BPN Prabowo Kritik Mardani Haramkan Seruan #2019GantiPresiden

Jakarta, CNN Indonesia -- Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade mengatakan pihaknya tidak sepakat dengan pernyataan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera yang mengharamkan ucapan 2019 Ganti Presiden.

Diketahui sebelumnya Mardani mengatakan seruan #2019GantiPresiden dinilai tak lagi relevan karena masa kampanye telah usai. Padahal seperti diketahui, tagar 2019GantiPresiden identik dengan Mardani karena pada Maret 2018 seruan itu digagas olehnya. Bahkan, Mardani pada 6 Mei 2018 mendeklarasikan relawan 2019GantiPresiden di Jakarta.

Andre menilai ucapan Mardani sebagai ucapan yang dapat mengganggu semangat para relawan BPN.

"Saya kira ada omongan yang tidak perlu diucapkan karena akan mengganggu fokus spirit para relawan," ucap Andre kepada CNNIndonesia.com saat dihubung, Minggu (5/5).

Andre menjelaskan saat ini tim BPN sedang fokus pada satu hal yaitu menjaga semangat para relawan untuk mengawal proses rekapitulasi C1 hingga selesai. Ia mengaku yakin jika pengawalan secara benar bisa dilakukan hingga selesai maka paslon Prabowo-Sandi bisa menang dalam pilpres kali ini.

"Salah satu caranya adalah dengan menjaga spirit 2019 Ganti Presiden," ujarnya.

Sebelumnya, Mardani diketahui mengatakan hal tersebut saat menanggapi soal rekonsiliasi usai pilpres digelar. Dalam tanggapannya ia meminta agar kedua kubu tidak perlu memberikan tanggapan satu sama lain lantaran masa kampanye dan pilpres pun telah selesai.

"Contoh nih saya dikenal penggagas hashtag 2019GantiPresiden. Per 13 April saya sudah mengharamkan diri tidak boleh teriak lagi ganti presiden. Sudah selesai. Kenapa? Karena itu sudah hari terakhir kampanye. Sekarang apalagi, sudah selesai kompetisinya. Kita kembali normal," ujar Mardani di kompleks DPR, Jakarta, Jumat (3/5).

Partai Keadilan Sejahtera, selaku partai yang menaungi Mardani diprediksi melenggang mulus ke Senayan.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid bahkan memprediksi partainya akan mendapat 61 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode masa jabatan 2019-2024. Menurut Hidayat, prediksi itu berdasarkan hasil real count form C1 yang dilakukan internal partainya dalam Pemilu 2019 ini.

"Kalau hitung-hitungan sampai hari ini berdasarkan C1 itu insyaallah hampir pasti tidak kurang dari 61 kursi [DPR]," kata Hidayat saat ditemui di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Jumat (26/4).

Hidayat menyebut hasil perolehan suara PKS di Pemilu 2019 sudah relatif terukur. Ia menegaskan kader-kadernya akan terus mengawal proses rekapitulasi perhitungan suara Pemilu 2019 agar tak dicurangi oleh pihak tak bertanggung jawab.

"Karena bisa saja kami dapat 69 kursi [DPR]," kata dia.